PILKADES

Rasanya mekar hati saya. Melihat antusiasme pendaftar bakal calon (balon) kepala desa pada Pilkades serentak di 197 desa tahun ini di Kabupaten Banjarnegara.

Bayangkan para calon: ada satu desa diminati 13 orang; ada diantaranya berpendidikan Master; ada yang mantan camat; ada yang mantan DPRD. Banyak lagi. Kira-kira hanya satu-dua desa tiap kecamatan yang lesu atau pendaftarannya belum genap.

Pilkades memang memiliki tingkat partisipasi pemilih tertinggi. Sekitar 80-85% ditiap desa. Bandingkan : Pemilu 2019 (77,50%). Atau Pilgub Jateng (68,01%). Sebab utama, barangkali, kedekatan kontestan dengan pendukungnya. Baik dekat dalam arti : jarak domisili, aspirasi maupun psikologi. Kedekatan memang mencipta greget. Membuat pesta politik 6 tahunan meriah dan bergairah di desa-desa.

Namun, bersamaan itu mengintip pula: potensi gesekan konflik sosial. Tidak sedikit, pasca Pilkades : kakak-adik, antar keluarga atau antar dusun; berseteru. Hingga jadi noda hitam suasana harmoni dan paguyuban perdesaan.

***
Antusiasme saja belum cukup. Katakanlah masih sejenis kuncup. Untuk bikin mekar sebuah kuncup Pilkades disuatu desa masih perlu dimatangkan banyak hal.

Semestinya. Ya, sudah semestinya. Berkali  pemilu maupun Pilkades kita makin matang tumbuh menjadi  bangsa. Diantaranya ditandai dengan mampu merawat kebinekaan yang sekaligus efektif pula memajukan daerah atau desa.

Ya, semestinya. Telah banyak bermunculan kontestan atau calon yang makin dewasa. Juga, pemilih yang makin cerdas dan bersahaja dalam berpolitik. Kelahiran pemimpin lokal yang kuat dan aspiratif. Transisi demokrasi yang tidak saja prosedural, namun menimbang aspek subtansial.

Semestinya pula. Ditengah meluasnya praktek pembelian suara melalui beragam modus politik uang (money politics) disetiap pemilu. Kita menekannya dengan serius melalui komitmen dan aksi nyata, sekuat tenaga, dalam Pilkades kali ini.

Wallahu 'alam bishawab

FITRAH

Seorang kawan yang sangat peduli dengan desa kelahirannya. Jelang Pilkades serentak, memilih mengubur impian dalam-dalam. Untuk menjadi seorang kepala desa dirinya merasa tidak tega --walau memiliki cukup uang--  untuk ikut-ikutan membeli suara dalam ajang Pilkades.
***
Pemilu dan Pilkades merupakan instrumen demokrasi. Sebuah instrumen politik akan efektif menghasilkan transformasi sosial. Bila masyarakat bersedia menerima dan bersedia berubah sesuai nilai-nilai instrumen tersebut.
Politik uang yang berkembang massif dalam mekanisme pemilihan, akhir-akhir ini, bukanlah termasuk nilai unggul demokrasi. Politik uang memihak dan kolusi pada segelintir calon yang kuat secara ekonomi --sekalipun tanpa jejak sebelumnya. Polanya: menyuap pemilih untuk bisa dibeli atau dibunuh suaranya.

Demokrasi yang sehat pastilah tumbuh dengan kesadaran. Pemilih tidak dianggap sekedar angka-angka. Dan disetir dengan amplop. Berdemokrasi tidak bermakna tanpa kesadaran budayawi: marwah, memihak semua dan dialogis.
***
Lalu, apa yang bisa dilakukan? Secara dialektik,  calon kuat bukan diperlawankan dengan calon yang lebih kuat. Ancaman dilawan dengan kekerasan. Atau, uang dilawan uang. Kontrol akhir praktek kekerasan dan kekuatan uang adalah dilawan dengan kekuatan moral.

Praktek pembelian suara  benar-benar mendegradasi martabat manusia: dari semula manusia bebas merdeka menjadi sejenis android yang hanya berperilaku sesuai program atau aplikasi.

Kalangan pemilih yang kadung terjangkit virus money politics, kesadarannya barangkali perlu di-instal ulang. Dikembalikan sebagai manusia bayi yang fitrah. Dengan sejenis program 'kesadaran paripurna'. Yakni, sosok manusia yang tidak saja berpikir dan berperilaku dengan efisien dan efektif berdasar cara-cara ekonomis material. Namun juga, pribadi yang hidup berikut moral dan spiritualnya.

Wallahu'alam bishawab