ERA KABUPATEN BANJARNEGARA:
Kepindahan Ibu kota, Nama Pejabat dan Wilayah Kerja
Usai Perang Diponegoro atau Perang Jawa, Governor General menerbitkan resolusi Nomor 1, tanggal 22 Agustus 1831. Isinya menetapkan KRT Dipoyudo IV sebagai Bupati Banjarnegara. Sumpah janji setia jabatan diucapkan dihadapan Sinuwun Paku Buwono VII di Sitihinggil Keraton Surakarta.
Peristiwa 22 Agustus 1831 tersebut, kemudian ditahbiskan dan diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara setiap tahun. Ada beberapa pihak yang keberatan. Pihak ini mengajukan narasi perubahan agar Hari Jadi mengambil waktu lebih tua. Yakni, saat "Peristiwa Mrapat" atau "Peristiwa Mangunyuda Sedoloji".
Dibalik persimpangan ideologi antara KRT Dipoyudo dan KRT Mangunyudo. Menurut Babad Banyumas, sesungguhnya mereka masih sedulur. Begini silsilahnya: Bupati Dipoyudo adalah cucu adik RT Yudonegoro III (Patih Danurejo). Putra RNg. Dipowijoyo, Ngabei Sokaraja, Yogyakarta. Beliau masih trah Tumenggung Mertoyudo, Bupati Banyumas IV -- kakek RNg. Mangunyudo-- yang menikah dengan Nya Embah Mertoyudo.
Nama Kabupaten
Pemerintahan baru, melewati proses meditasi spiritual, mengubah nama Banjar Watulembu atau Banjarmangu menjadi Banjarnegara. Ibu kota Banjar Watulembu dipindah ke selatan Sungai Serayu, dan diberi nama baru: Banjar Negara.
Pejabat Baru
Seorang Bupati tidak bisa bekerja sendiri. KRT. Dipoyudo IV dalam menjalankan pemerintahan dibantu beberapa pejabat nayaka praja. Antara lain: Mas Cakrayuda sebagai Patih, Mas Mangunyudo sebagai Kliwon, RNg Mangun Subroto sebagai Wedana Banjarnegara. Kemudian Dipowijoyo dan Ranadikrama sebagai Mantri Kabupaten. Selanjutnya, Ki Mangundimeja diangkat sebagai jaksa dan Amad Pekih sebagai Penghulu.
Wilayah
Penataan wilayah administratif Kabupaten Banjarnegara, mula-mula baru dibagi wilayah sebanyak 75 desa, 18 Kecamatan dan 5 distrik/kawedanan (Banjarnegara, Wanadadi, Karangkobar, Batur dan Purworejo Klampok).
Sepeninggal Bupati KRT Dipayuda IV, pondasi pemerintahan dilanjutkan oleh pejabat, berturut-turut: KRT. Djayadiningrat (1846), KRT. Joyonegoro I (1878), KRT. Joyonegoro II (1896), KRA. Sumitro Kolopaking (1927), R. Sumarto (1949), Mas Sujirno (1960), Raden Sudibyo (1967), Drs. Soewaji (1973), Drs. Winarno Surya Adisubrata (1980), H. Endro Suwaryo (1986), Drs. Nurachmad (1991), Drs. Djasri,MM,MT-Drs. Hadi Supeno (2001), Drs. Djasri, MM, MT-Drs.Soehardjo (2006), Sutedjo Slamet Utomo, SH-Drs. Hadi Supeno,M.Si (2011) dan Budhi Sarwono-Syamsudin, M.Pd (2017-kini).
(bersambung)
Kepindahan Ibu kota, Nama Pejabat dan Wilayah Kerja
Usai Perang Diponegoro atau Perang Jawa, Governor General menerbitkan resolusi Nomor 1, tanggal 22 Agustus 1831. Isinya menetapkan KRT Dipoyudo IV sebagai Bupati Banjarnegara. Sumpah janji setia jabatan diucapkan dihadapan Sinuwun Paku Buwono VII di Sitihinggil Keraton Surakarta.
Peristiwa 22 Agustus 1831 tersebut, kemudian ditahbiskan dan diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara setiap tahun. Ada beberapa pihak yang keberatan. Pihak ini mengajukan narasi perubahan agar Hari Jadi mengambil waktu lebih tua. Yakni, saat "Peristiwa Mrapat" atau "Peristiwa Mangunyuda Sedoloji".
Dibalik persimpangan ideologi antara KRT Dipoyudo dan KRT Mangunyudo. Menurut Babad Banyumas, sesungguhnya mereka masih sedulur. Begini silsilahnya: Bupati Dipoyudo adalah cucu adik RT Yudonegoro III (Patih Danurejo). Putra RNg. Dipowijoyo, Ngabei Sokaraja, Yogyakarta. Beliau masih trah Tumenggung Mertoyudo, Bupati Banyumas IV -- kakek RNg. Mangunyudo-- yang menikah dengan Nya Embah Mertoyudo.
Nama Kabupaten
Pemerintahan baru, melewati proses meditasi spiritual, mengubah nama Banjar Watulembu atau Banjarmangu menjadi Banjarnegara. Ibu kota Banjar Watulembu dipindah ke selatan Sungai Serayu, dan diberi nama baru: Banjar Negara.
Pejabat Baru
Seorang Bupati tidak bisa bekerja sendiri. KRT. Dipoyudo IV dalam menjalankan pemerintahan dibantu beberapa pejabat nayaka praja. Antara lain: Mas Cakrayuda sebagai Patih, Mas Mangunyudo sebagai Kliwon, RNg Mangun Subroto sebagai Wedana Banjarnegara. Kemudian Dipowijoyo dan Ranadikrama sebagai Mantri Kabupaten. Selanjutnya, Ki Mangundimeja diangkat sebagai jaksa dan Amad Pekih sebagai Penghulu.
Wilayah
Penataan wilayah administratif Kabupaten Banjarnegara, mula-mula baru dibagi wilayah sebanyak 75 desa, 18 Kecamatan dan 5 distrik/kawedanan (Banjarnegara, Wanadadi, Karangkobar, Batur dan Purworejo Klampok).
Sepeninggal Bupati KRT Dipayuda IV, pondasi pemerintahan dilanjutkan oleh pejabat, berturut-turut: KRT. Djayadiningrat (1846), KRT. Joyonegoro I (1878), KRT. Joyonegoro II (1896), KRA. Sumitro Kolopaking (1927), R. Sumarto (1949), Mas Sujirno (1960), Raden Sudibyo (1967), Drs. Soewaji (1973), Drs. Winarno Surya Adisubrata (1980), H. Endro Suwaryo (1986), Drs. Nurachmad (1991), Drs. Djasri,MM,MT-Drs. Hadi Supeno (2001), Drs. Djasri, MM, MT-Drs.Soehardjo (2006), Sutedjo Slamet Utomo, SH-Drs. Hadi Supeno,M.Si (2011) dan Budhi Sarwono-Syamsudin, M.Pd (2017-kini).
(bersambung)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar